Datapendidikan.com – Tahukah Anda nama menteri pendidikan Republik Indonesia dari tahun ke tahun? Mungkin beberapa dari Anda banyak yang belum mengetahuinya.
Sejak awal kemerdekaan, pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk ditanamkan dalam masyarakat Indonesia.
Meskipun punya visi yang berbeda setiap tahunnya, namun pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia agar menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dan bisa membanggakan nama Indonesia.
Pada awal masa kemerdekaan, fokus pendidikan di Indonesia adalah untuk memberantas buta huruf. Berbeda dengan masa kini yang fokusnya untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul.
Di Indonesia sendiri, kurikulum pendidikan dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian tersebut dipimpin oleh menteri.
Mungkin sebagian dari Anda tahu, bahwa Ki Hajar Dewantara adalah menteri pendidikan pertama dan Nadiem Makarim adalah menteri pendidikan saat ini.
Tapi tahukah Anda nama menteri pendidikan dari tahun ke tahun sejak awal kemerdekaan Indonesia? Pastikan untuk simak artikel ini sampai habis, ya!
Daftar Isi:
Nama Menteri Pendidikan RI sejak 1945-2022
Berikut adalah nama menteri yang menjabat sejak 1945-2022 beserta nama kabinetnya.
Nama | Kabinet | Periode | Nama Kementerian |
Ki Hadjar Dewantara | Kabinet Presidensial | 19 Agustus 1945-14 November 1945 | Menteri Pengajaran |
Todung Sutan Gunung Mulia Harahap | Kabinet Sjahrir I | 14 November 1945-12 Maret 1946 | Menteri Pengajaran |
Muhammad Sjafei | Kabinet Sjahrir II | 12 Maret 1946-2 Oktober 1946 | Menteri Pengajaran Menteri Muda Pengajaran Menteri Negara Urusan Pemuda |
Raden Soewandi | Kabinet Sjahrir III | 2 Oktober 1946-27 Juni 1947 | Menteri Pengajaran Menteri Muda Pengajaran Menteri Negara Urusan Pemuda |
Ali Sastroamidjojo | Amir Syarifuddin I Amir Syarifuddin II Hatta I | 3 Juli 1947-11 November 1947 11 November 1947-23 Januari 1948 29 Januari 1948-4 Agustus 1949 | Menteri Pengajaran dan Menteri Negara Urusan Pemuda Menteri PP dan K, Menteri Pembangunan/Pemuda |
Teuku Mohammad Hasan | Darurat Susanto Halim | 19 Desember 1948-13 Juli 1949 20 Desember 1949-16 Januari 1950 21 Januari 1950-15 Agustus 1950 | Kementerian PP dan K |
Ki Sarmidi Mangunsarkoro | Hatta II Susanto Halim | 4 Agustus 1949-14 Desember 1949 20 Desember 1949-16 Januari 1950 21 Januari 1950-15 Agustus 1950 | Menteri PP dan K Menteri Pembangunan Masyarakat |
Abu Hanifah | RIS | 20 Desember 1949-15 Agustus 1950 | Menteri PP dan K |
Bahder Djohan | Natsir Wilopo | 6 September 1950-27 April 1951 3 April 1952-3 Juni 1953 | Menteri PP dan K |
Mr Wongsonegoro | Sukiman Suwirjo | 27 April 1951-3 April 1952 | Menteri PP dan K |
Mohammad Yamin | Ali Sastroamidjojo I | 1 Agustus 1953-24 Juli 1955 | Menteri PP dan K |
Harsono Tjokroaminoto | Burhanuddin Harahap | 11 Agustus 1955-26 Agustus 1955 | Menteri PP dan K |
Soewandi Notokoesomo | Burhanuddin Harahap | 26 Agustus 1955-3 Maret 1956 | Menteri PP dan K |
Sarino Mangunpranoto | Ali Sastroamidjojo II Dwikora III Ampera I | 26 Maret 1956-14 Maret 1957 31 Maret 1966-25 Juli 1966 28 Juli 1966-11 Oktober 1967 | Menteri PP dan K |
Prijono | Karya Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II | 9 April 1957-5 Juli 1959 10 Juli 1959-18 Februari 1960 18 Februari 1960-6 Maret 1962 6 Maret 1962-13 November 1963 13 November 1963-27 Agustus 1964 27 Agustus 1964-21 Februari 1966 21 Februari 1966-18 Maret 1966 | Menteri Muda dalam Bidang Sosial Menteri PP dan K Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat |
Mohammad Sanusi Hardjadinata | Ampera II | 17 Oktober 1967-10 Juni 1968 | Menteri P dan K |
Mashuri Saleh | Pembangunan I | 10 Juni 1968-28 Maret 1973 | Departemen P dan K |
Soemantri Brodjonegoro | Pembangunan II | 28 Maret 1973-18 Desember 1973 | Departemen P dan K |
Johannes Baptista Sumarlin | Pembangunan II Pembangunan IV | 18 Desember 1973-22 Januari 1974 3 Juni 1985-29 Juli 1985 30 Juli 1985-21 Maret 1988 | Departemen P dan K |
Syarief Thayeb | Pembangunan II | 22 Januari 1974-29 Maret 1978 | Departemen P dan K |
Daoed Joesoef | Pembangunan III | 29 Maret 1978-18 Maret 1983 | Departemen P dan K Menteri Muda Urusan Pemuda |
Nugroho Notosusanto | Pembangunan IV | 19 Maret 1983-3 Juni 1985 | Departemen P dan K |
Fuad Hasan | Pembangunan V | 21 Maret 1988-17 Maret 1993 | Departemen P dan K |
Wardiman Djojonegoro | Pembangunan VI | 17 Maret 1993-14 Maret 1998 | Departemen P dan K |
Wiranto Arismunandar | Pembangunan VII | 14 Maret 1998-21 Mei 1998 | Departemen P dan K |
Juwono Sudarsono | Reformasi Pembangunan | 23 Mei 1998-20 Oktober 1999 | Departemen P dan K |
Yahya A. Muhaimin | Persatuan Nasional | 29 Oktober 1999-23 Juli 2001 | Departemen Pendidikan Nasional |
Abdul Malik Fadjar | Gotong Royong | 10 Agustus 2001-20 Oktober 2004 | Departemen Pendidikan Nasional |
Bambang Sudibyo | Indonesia Bersatu | 21 Oktober 2004-20 Oktober 2009 | Departemen Pendidikan Nasional |
Mohammad Nuh | Indonesia Bersatu II | 22 Oktober 2009-20 Oktober 2014 | Kementerian Pendidikan Nasional |
Anies Baswedan | Kabinet Kerja | 27 Oktober 2014-17 Juli 2016 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Muhadjir Effendy | Kabinet Kerja | 27 Juli 2016-20 Oktober 2019 | Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan |
Nadiem Makarim | Kabinet Indonesia Maju | 28 April 2021-Sekarang | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Itulah nama-nama menteri pendidikan di Indonesia beserta nama kabinet, periode, dan nama kementerian-nya.
Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang tugas-tugas dari Kementerian Pendidikan di Indonesia, tetap simak artikel ini sampai habis ya!
Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Sampai saat ini, pembagian era sejak berdirinya Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan terdiri dari enam masa, yaitu masa Awal Kemerdekaan, masa Demokrasi Liberal, era Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, Era Reformasi, dan Era 2011-Sekarang.
Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950)
Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, pada pra kemerdekaan pendidikan bukan ada untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, tapi lebih pada kepentingan penjajah saat itu.
Maka pada ini menteri berupaya untuk membangun identitas diri pada masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.
Upaya yang dilakukan misalnya adalah mewajibkan sekolah-sekolah untuk mengibarkan Bendera Merah Putih setiap harinya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menghapuskan nyanyian Kimigayo dari Jepang.
Menteri pertama yang memimpin di era ini adalah Ki Hajar Dewantara. Pengembangan kurikulum untuk masyarakat masih sangat sederhana.
Meskipun begitu, sudah ada upaya lain seperti memberikan kurikulum di bidang wawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, dan menambah jumlah pengajar.
Era Demokrasi Liberal (1951-1959)
Stabilitas politik adalah hal langka yang ditemukan di masa ini karena adanya 7 kali pergantian kabinet, berikut juga dengan 7 kali pergantian menteri.
Kemendikbud di era ini melanjutkan kebijakan dari menteri periode sebelumnya. Kemudian yang paling menonjol adalah lahirnya payung hukum formal di bidang pendidikan, yaitu UU Pokok Pendidikan No. 4 Tahun 1950.
Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Periode sebelumnya diakhiri lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Banyak masalah yang menimpa bangsa Indonesia pada masa ini seperti masalah Irian Barat dan G30S/PKI.
Pada masa ini yaitu saat masa Kabinet Kerja I, kementerian yang menaungi pendidikan diubah menjadi Menteri Muda yang terbagi jadi tiga Menteri Muda.
Era Orde Baru (1966-1998)
Seperti yang kita tahu, masa orde baru dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun lamanya. Di era ini, muncul beberapa kebijakan pendidikan yang cukup revolusioner dan berkembang dibanding masa sebelumnya.
Misalnya, kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, orientasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, pengembangan Eyd pada Bahasa Indonesia, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, adanya sekolah pembangunan dan lain-lain.
Di era ini juga tahun ajaran baru semua sekolah diubah ke bulan Juni. Intinya, pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana pendidikan sangat berkembang di masa ini.
Era Reformasi (1998-2011)
Orde Baru berakhir pada 1998 bersamaan dengan krisis politik dan ekonomi di Indonesia. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa.
Sebagian besar kebijakan dan program dari masa sebelumnya masih bertahan. Namun kementerian berubah nama dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional.
Barulah di tahun di tahun 2011 istilah departemen berubah menjadi Kementerian. Kebijakan dan program yang ada di era ini berfokus pada perlindungan, peningkatan, dan pemenuhan hak pendidikan oleh negara.
Misalnya, UU No.20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi pada guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan masih banyak lagi.
Era 2011-Sekarang
Di era ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Anies Baswedan dan kemudian digantikan Muhadjir Effendy saat pergantian dari Presiden SBY ke Presiden Joko Widodo.
Saat masa Presiden Joko Widodo yang dua periode, beliau melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemudian, Kementerian Riset dan Teknologi digabungkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, namanya adalah Kemendikbud Ristek.